Presiden Prabowo Bentuk Badan Khusus Kelola Gambut dan Mangrove, Pencegahan Karhutla Dimulai dari Desa

Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan gambut, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar persoalan lingkungan. Ketika kebakaran terjadi, asap dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, mengancam lahan dan mata pencaharian, serta menimbulkan risiko bagi keselamatan masyarakat.

Karena itu, upaya mencegah kebakaran sejak sebelum api muncul menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan Presiden Prabowo Subianto bersama para akademisi dan peneliti di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 24 September 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Badan ini dirancang untuk memperkuat pengelolaan kawasan gambut dan pencegahan karhutla, khususnya di wilayah yang memiliki kawasan gambut luas.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan, pendekatan yang didorong pemerintah adalah memperkuat pencegahan karena penanganan kebakaran setelah api membesar membutuhkan sumber daya yang lebih besar.

BPGMN direncanakan berada langsung di bawah Presiden dan melibatkan para ilmuwan serta tenaga profesional. Pemerintah juga menyiapkan dukungan anggaran, terutama untuk enam provinsi dengan kawasan gambut yang luas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Deteksi Dini hingga Tingkat Desa

Kepala BRIN Arif Satria menyampaikan bahwa BRIN siap mendukung pengelolaan gambut melalui riset dan teknologi, termasuk sistem deteksi dini titik panas dengan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Presiden juga menekankan pentingnya pencegahan presisi berbasis desa. Masyarakat desa dan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) dinilai memiliki posisi penting karena berada paling dekat dengan kawasan yang berpotensi mengalami kebakaran.

Selain teknologi deteksi, sejumlah langkah teknis turut dibahas, antara lain penyediaan pompa di tingkat desa, pompa portabel, sumur bor dangkal, embung atau reservoir, hingga pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca ketika kondisi awan memungkinkan.

Pengelolaan Gambut Harus Tetap Memberi Nilai Ekonomi

Pembahasan tidak hanya berfokus pada bagaimana memadamkan api, tetapi juga bagaimana masyarakat di sekitar kawasan gambut dapat memperoleh penghidupan tanpa menggunakan cara pembakaran.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan keterlibatan ilmuwan diperlukan agar pengelolaan gambut berbasis ilmu pengetahuan. Pemetaan kawasan juga diperlukan untuk mengetahui karakteristik lahan serta menentukan komoditas yang sesuai, termasuk untuk pertanian maupun perikanan.

Dalam diskusi tersebut muncul sejumlah alternatif komoditas berdasarkan jangka waktu. Hortikultura dapat dikembangkan untuk kebutuhan jangka pendek, kopi untuk jangka menengah, sementara sagu dapat menjadi pilihan jangka panjang.

Pendekatan ini menjadi penting karena terdapat sekitar 41 juta masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hidrologis gambut.

Pemerintah Siapkan Respons Sebelum Api Membesar

Selain pencegahan, pemerintah juga membahas kesiapan ketika kebakaran terjadi. Satuan tugas darat akan dioptimalkan agar dapat bergerak langsung di lapangan. Ketersediaan sumber air, pompa, personel pemadam, serta sarana pendukung diharapkan sudah siap sebelum kebakaran meluas.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan bahwa salah satu perhatian dalam pengelolaan gambut adalah menjaga muka air gambut agar tidak turun terlalu dalam. Dalam pembahasan disebutkan muka air gambut perlu dijaga tidak lebih dalam dari sekitar 40 sentimeter dari permukaan tanah.

Pemerintah juga menegaskan pengawasan terhadap perusahaan. Korporasi yang memiliki kewajiban menyediakan menara pemantau, embung, dan tim pemadam akan diminta memenuhi ketentuan tersebut.

Presiden Prabowo turut menegaskan bahwa pemerintah akan terus menindak perusahaan yang terbukti sengaja melakukan pembakaran serta mengevaluasi regulasi yang dinilai masih membuka celah terjadinya pembakaran.

Dengan pembentukan BPGMN, pengelolaan gambut dan pencegahan karhutla diarahkan menjadi satu sistem yang menggabungkan ilmu pengetahuan, teknologi, kesiapan lapangan, pengelolaan air, pengawasan perusahaan, dan keterlibatan masyarakat desa.

Pendekatan tersebut menempatkan pencegahan sebagai bagian penting dari penanganan karhutla, sehingga penanganan tidak hanya dilakukan ketika api sudah muncul, tetapi dimulai dari pengelolaan kawasan dan kesiapan masyarakat sebelum kebakaran terjadi.