Presiden Prabowo Bangun Komunikasi Dua Arah, Pemerintah dan Rakyat Harus Saling Mendengar

Pemerintahan yang bekerja untuk rakyat tidak cukup hanya membuat kebijakan. Masyarakat juga perlu memahami arah kebijakan tersebut, sementara pemerintah harus mampu mendengar suara dan aspirasi yang datang dari masyarakat.

Gagasan itulah yang kembali terlihat dari arahan Presiden Prabowo Subianto setelah melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah dan Fadli Tri Hartono sebagai Wakil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah di Istana Negara, Jumat (2/10/2026).

Presiden Prabowo menekankan agar komunikasi pemerintah dapat menjadi alat untuk memperkuat persatuan nasional. Syahganda menyampaikan bahwa komunikasi pemerintah ke depan tidak hanya bertugas menyampaikan program, tetapi juga menjelaskan pemikiran dan arah kebijakan Presiden kepada masyarakat.

Yang menarik, arah komunikasi tersebut tidak berhenti pada pola satu arah. Syahganda menyebut perlunya dialog yang lebih intensif dengan media dan wartawan agar pesan pemerintah dapat sampai kepada masyarakat, sekaligus aspirasi masyarakat dapat kembali disampaikan kepada pemerintah.

Dalam konteks ini, komunikasi menjadi lebih dari sekadar publikasi. Pemerintah berbicara, masyarakat memahami; masyarakat menyampaikan, pemerintah mendengar. Pola dua arah seperti ini menjadi penting ketika informasi bergerak sangat cepat dan ruang digital dipenuhi beragam narasi.

Presiden Prabowo juga mengarahkan agar perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI) dan algoritma digital, ikut diperhatikan dalam strategi komunikasi pemerintah. Bakom akan mempelajari bagaimana perkembangan teknologi tersebut dapat memengaruhi jarak antara pesan pemerintah dan pemahaman masyarakat.

Dari sini terlihat bahwa tantangan komunikasi pemerintahan hari ini bukan hanya bagaimana membuat informasi sampai kepada publik, tetapi juga bagaimana memastikan informasi tersebut dipahami dengan baik dan membuka ruang dialog.

Bagi masyarakat, komunikasi yang baik berarti lebih mudah mengetahui apa yang sedang dikerjakan pemerintah. Bagi pemerintah, komunikasi yang terbuka memberi ruang untuk memahami apa yang dirasakan dan dibutuhkan masyarakat.

Karena itu, pelantikan Syahganda dan Fadli bukan sekadar pergantian atau pengisian jabatan. Ini menjadi kelanjutan dari pesan Presiden Prabowo bahwa hubungan pemerintah dan masyarakat membutuhkan komunikasi yang jelas, terbuka, dan dua arah—agar kebijakan tidak berhenti di meja pemerintahan, tetapi dapat dipahami sekaligus mendapat masukan dari rakyat.

Pada akhirnya, komunikasi yang sehat bukan tentang siapa yang paling banyak berbicara. Yang lebih penting adalah pemerintah dan masyarakat sama-sama mau mendengar.