Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Izin Bebas Ruang Udara untuk Asing, Isu Overflight Disebut Disinformasi

Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada kebijakan yang memberikan izin bebas atau tanpa kendali kepada pesawat militer asing untuk melintas di wilayah udara Indonesia. Klarifikasi ini disampaikan menyusul beredarnya narasi di ruang publik yang menyebut Indonesia telah meneken perjanjian yang membuka akses luas bagi militer Amerika Serikat.

Isu tersebut mencuat setelah beredarnya dokumen yang diklaim sebagai kesepakatan terkait izin overflight. Namun, pemerintah memastikan bahwa dokumen yang beredar itu bukanlah perjanjian resmi, melainkan masih berupa draf awal yang belum final dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menurut penjelasan pemerintah, pembahasan yang dilakukan dalam pertemuan bilateral lebih berfokus pada kerja sama pertahanan dalam kerangka Military Defense Cooperation Program (MDCP). Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pertahanan, serta merupakan praktik umum dalam hubungan antarnegara.

Pemerintah juga menegaskan bahwa kedaulatan udara Indonesia tetap menjadi prioritas utama. Seluruh aktivitas penerbangan asing, khususnya yang bersifat militer, wajib melalui proses perizinan resmi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tidak ada mekanisme yang memungkinkan pesawat asing untuk melintas tanpa persetujuan otoritas Indonesia.

“Setiap penerbangan pesawat negara asing harus mendapatkan izin diplomatik terlebih dahulu. Tidak ada akses otomatis atau permanen,” demikian penegasan yang disampaikan dalam keterangan resmi.

Lebih lanjut, pemerintah menyebut istilah seperti “blank cheque” yang beredar di publik tidak memiliki dasar dalam praktik hukum internasional, dan cenderung merupakan bentuk interpretasi yang tidak tepat terhadap isu kerja sama pertahanan.

Pengamat menilai, munculnya narasi tersebut menunjukkan pentingnya literasi informasi di tengah masyarakat. Publik diimbau untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan dari dokumen yang belum terverifikasi, serta menunggu penjelasan resmi dari pihak berwenang.

Dengan demikian, pemerintah memastikan bahwa tidak ada perubahan kebijakan yang mengurangi kedaulatan Indonesia atas wilayah udaranya. Kerja sama internasional tetap dilakukan secara selektif dan berada dalam kendali penuh negara, sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif.