Menarik, Rekam Jejak Suahasil Nazara: Dari Akademisi Hingga Jadi Menteri Keuangan

Pergantian Menteri Keuangan bukan sekadar pergantian pejabat. Di tengah tuntutan menjaga stabilitas ekonomi, kredibilitas APBN, daya beli masyarakat, serta keberlanjutan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, sosok yang mengisi kursi Menteri Keuangan harus memiliki kapasitas yang bukan hanya administratif, tetapi juga intelektual.

Dalam konteks tersebut, rekam jejak akademis Suahasil Nazara menjadi salah satu alasan mengapa penunjukannya sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026 patut dipandang serius. Suahasil bukan figur yang tiba-tiba masuk ke dalam kebijakan ekonomi nasional. Ia merupakan ekonom dan akademisi yang telah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan, riset, kebijakan publik, dan pengelolaan fiskal.

Rekam akademis Suahasil tergolong kuat. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia pada 1994, kemudian memperoleh gelar Master of Science dari Cornell University, Amerika Serikat, pada 1997. Pada 2003, ia meraih gelar Ph.D. dari University of Illinois at Urbana-Champaign.

Namun, yang lebih penting bukan sekadar deretan gelar tersebut. Suahasil juga memiliki rekam jejak sebagai akademisi di Universitas Indonesia dan dikenal sebagai guru besar di bidang ekonomi. Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi FEB UI mencatat bidang keahliannya meliputi ekonomi pembangunan serta ekonomi regional dan perkotaan.

Artinya, ketika berbicara mengenai APBN, pemerataan pembangunan, ketimpangan wilayah, maupun hubungan antara kebijakan fiskal dan pembangunan ekonomi, Suahasil memiliki fondasi keilmuan yang relevan.

Kekuatan Suahasil justru terletak pada kombinasi antara teori dan pengalaman praktis. Sebelum menduduki kursi Menteri Keuangan, ia telah berada di lingkungan Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun. Ia pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal dan sejak 2019 menjalankan tugas sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Jadi, penunjukan Suahasil bukanlah eksperimen dengan figur yang baru mengenal mesin fiskal negara. Ia memahami bagaimana kebijakan ekonomi dirumuskan, bagaimana APBN bekerja, bagaimana penerimaan negara dikumpulkan, serta bagaimana belanja pemerintah harus diarahkan agar menghasilkan manfaat nyata.

Di sinilah rekam akademis menjadi penting. Seorang akademisi mungkin memahami teori. Seorang birokrat mungkin memahami prosedur. Tetapi Menteri Keuangan membutuhkan keduanya sekaligus.  Suahasil memiliki modal tersebut.

Tetapi rekam akademis yang kuat tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan cek kosong. Justru setelah dilantik, tantangan Suahasil semakin besar.

Pergantian Menteri Keuangan terjadi ketika pemerintah membutuhkan kepastian bahwa kebijakan fiskal tetap kredibel, terukur, dan mampu membiayai agenda pembangunan Presiden Prabowo tanpa mengorbankan disiplin anggaran.

Reuters mencatat bahwa setelah pergantian tersebut, Suahasil menyatakan komitmennya menjaga disiplin fiskal dan mempertahankan defisit anggaran di bawah batas 3% PDB. Pergantian ini juga dipandang pasar sebagai upaya mengembalikan kepastian dan kepercayaan terhadap pengelolaan fiskal Indonesia.

Dengan demikian, tantangannya jelas. Gelar Ph.D harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang menghasilkan pertumbuhan, stabilitas, dan kesejahteraan. Tidak cukup menjadi ekonom yang hebat di ruang kuliah. Tidak cukup pula menjadi pejabat yang memahami birokrasi. Menteri Keuangan harus mampu memastikan setiap rupiah APBN mempunyai manfaat yang dapat dirasakan rakyat.

Karena itu, ekspektasi terhadap Suahasil harus tinggi. Latar belakang akademisnya seharusnya menjadi kekuatan untuk membangun kebijakan berbasis data, bukan kebijakan berbasis persepsi. Setiap program pemerintah harus diuji dengan pertanyaan sederhana: Berapa biayanya, siapa penerimanya, apa manfaatnya, bagaimana mengukurnya, dan apakah hasilnya sebanding dengan uang negara yang dikeluarkan?

Pendekatan seperti ini sangat penting ketika pemerintah menjalankan berbagai agenda besar pembangunan. APBN tidak boleh sekadar menjadi daftar angka penerimaan dan belanja. APBN harus menjadi instrumen untuk mengubah kehidupan masyarakat. Efisiensi juga tidak boleh dimaknai semata-mata sebagai pemotongan anggaran. Suahasil sendiri menegaskan bahwa efisiensi APBN harus diarahkan pada belanja yang menghasilkan output sesuai tujuan.

Suahasil juga memiliki pekerjaan besar untuk memastikan kebijakan fiskal tidak kehilangan keberanian. Indonesia membutuhkan penerimaan negara yang kuat, tetapi tetap adil. Membutuhkan belanja yang produktif, tetapi tidak mengorbankan kelompok rentan. Membutuhkan pembangunan infrastruktur dan hilirisasi, tetapi juga membutuhkan investasi pada manusia.

Kini, waktunya Suahasil Nazara menunjukkan bahwa kemampuan akademisi dan pengalaman dalam birokrasi  harus mampu mengawal APBN, menjaga kepercayaan pasar, memperkuat ruang fiskal, dan membiayai agenda pembangunan Presiden Prabowo secara bertanggung jawab.

Jika Suahasil mampu mengubah kekuatan akademiknya menjadi kebijakan fiskal yang disiplin, transparan, produktif, dan berpihak pada kepentingan nasional, maka pergantian Menteri Keuangan bukan sekadar reshuffle. Tapi bisa menjadi momentum untuk mengembalikan APBN sebagai mesin pembangunan yang kredibel, kuat, dan benar-benar bekerja untuk rakyat.