Lantik Beragam Wantimpres: Memperkuat Ruang Dialog Presiden Prabowo Agar Kebijakan Semakin Tepat Sasaran

Pelantikan 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 2 Oktober 2026, bukan sekadar agenda administratif kenegaraan. Di balik komposisi baru tersebut terdapat pesan penting bahwa Presiden Prabowo ingin memastikan setiap kebijakan pemerintah mendapatkan pertimbangan yang luas, matang, dan berangkat dari beragam pengalaman.

Keputusan tersebut patut dilihat secara positif sebagai upaya memperkuat kualitas pengambilan keputusan di tingkat Presiden.

Secara konstitusional, keberadaan Wantimpres memiliki landasan yang jelas. Pasal 16 UUD 1945 mengamanatkan Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Ketentuan tersebut kemudian diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, yang terakhir diubah melalui UU Nomor 64 Tahun 2024.

Dengan demikian, Wantimpres bukanlah lembaga yang muncul tanpa dasar atau sekadar simbol politik. Ia merupakan bagian dari mekanisme kelembagaan untuk membantu Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan.

Yang menarik dari Wantimpres yang baru dilantik adalah keragaman latar belakang anggotanya. Presiden Prabowo mengangkat 26 tokoh, dengan Pratikno sebagai Ketua, Muhammad Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua, dan Muhammad Qodari sebagai Sekretaris merangkap anggota. Di dalamnya terdapat tokoh dengan pengalaman di bidang pemerintahan, ekonomi, agama, sosial, bisnis, hukum, politik, pendidikan, hingga hubungan internasional.

Komposisi tersebut penting karena persoalan pemerintahan modern tidak bisa diselesaikan hanya dari satu sudut pandang.

Kebijakan ekonomi, misalnya, tidak hanya berdampak pada angka pertumbuhan dan investasi, tetapi juga pada lapangan kerja, daya beli, dunia usaha, pendidikan, hingga kesejahteraan masyarakat. Begitu pula kebijakan sosial dan politik memiliki konsekuensi terhadap stabilitas nasional dan kepercayaan publik.

Karena itu, semakin beragam perspektif yang tersedia di meja Presiden, semakin besar peluang sebuah kebijakan diuji dari berbagai sisi sebelum diterapkan.

Ketua Wantimpres Pratikno sendiri menyampaikan bahwa anggota Wantimpres berasal dari berbagai bidang, agama, dan profesi serta memiliki pengalaman panjang dalam pengabdian kepada negara. Menurutnya, kekayaan pengetahuan dan pengalaman tersebut menjadi modal untuk memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden.

Hal ini layak diapresiasi. Dalam pemerintahan, kualitas keputusan sangat ditentukan oleh kualitas informasi dan perspektif yang tersedia sebelum keputusan dibuat. Di sinilah Wantimpres dapat memainkan peran strategis.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Wantimpres bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Nasihat tersebut bahkan dapat diberikan baik ketika diminta maupun tidak diminta oleh Presiden. Wantimpres juga dapat meminta informasi dari kementerian, lembaga pemerintah, dan lembaga negara lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.

Artinya, keberadaan Wantimpres dapat menjadi salah satu instrumen quality control dalam proses perumusan kebijakan.

Presiden tentu memiliki jajaran menteri dan lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi teknokratis. Namun, seorang kepala pemerintahan juga membutuhkan pandangan yang lebih luas: bagaimana sebuah kebijakan akan diterima masyarakat, bagaimana dampaknya terhadap dunia usaha, bagaimana implikasinya terhadap hubungan sosial dan keagamaan, bagaimana konsekuensinya terhadap hukum, serta bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi posisi Indonesia di tingkat internasional.

Keragaman anggota Wantimpres dapat membantu menghadirkan perspektif-perspektif tersebut. Hal lain yang patut diapresiasi adalah pesan Presiden Prabowo mengenai posisi Wantimpres.

Usai pelantikan, anggota Wantimpres menyampaikan bahwa Presiden mengharapkan mereka mampu memberikan pertimbangan mengenai arah kebijakan dan melihat dampak dari suatu kebijakan. Rocky Gerung, salah satu anggota Wantimpres, menyebut Presiden menekankan bahwa posisi Wantimpres memiliki dimensi etis, bukan teknis.

Presiden yang kuat bukan berarti Presiden yang harus mengambil seluruh keputusan sendirian. Justru kepemimpinan yang kuat dapat terlihat dari kesediaan membuka ruang bagi berbagai pandangan sebelum mengambil keputusan.

Dengan menerima masukan dari tokoh-tokoh dengan pengalaman yang berbeda, Presiden Prabowo memiliki kesempatan untuk melihat persoalan secara lebih komprehensif.

Pada akhirnya, keputusan tetap berada di tangan Presiden. Namun keputusan tersebut dapat dibuat setelah mempertimbangkan lebih banyak perspektif.

Masyarakat tentu memiliki hak untuk mengetahui bagaimana pemerintahan bekerja. Namun, dalam konteks Wantimpres, terdapat alasan mengapa isi nasihat kepada Presiden tidak serta-merta dipublikasikan.

Hatta Rajasa menegaskan setelah pelantikan bahwa Wantimpres akan memberikan masukan berkualitas dari berbagai aspek, sementara isi nasihat kepada Presiden tidak dapat disampaikan kepada publik karena terdapat ketentuan undang-undang yang mengatur kerahasiaannya.

Ketentuan ini justru dapat menciptakan ruang konsultasi yang lebih terbuka. Seorang penasihat dapat menyampaikan pandangan yang kritis, mengingatkan risiko, atau menawarkan alternatif kebijakan tanpa harus khawatir setiap pernyataan langsung menjadi konsumsi politik publik.

Dalam proses pengambilan keputusan, keberanian menyampaikan pandangan yang berbeda sangat penting. Presiden membutuhkan orang-orang yang bukan hanya mampu menyetujui, tetapi juga mampu mengingatkan ketika sebuah kebijakan berpotensi menghadapi persoalan. Namun demikian, apresiasi terhadap pelantikan Wantimpres harus diikuti ekspektasi yang realistis.

Keberadaan 26 tokoh berpengalaman tidak otomatis membuat seluruh kebijakan pemerintah menjadi sempurna. Ukuran keberhasilannya bukan pada banyaknya tokoh yang dilantik, melainkan pada seberapa jauh nasihat dan pertimbangan yang diberikan dapat membantu Presiden menghasilkan kebijakan yang lebih efektif.

Dengan kata lain, masyarakat pada akhirnya akan menilai hasilnya. Apakah kebijakan semakin tepat sasaran? Apakah program pemerintah semakin efektif? Apakah anggaran negara semakin produktif? Apakah kebijakan semakin mampu menjawab persoalan masyarakat? Apakah pemerintah semakin cepat merespons perubahan ekonomi, sosial, teknologi, dan geopolitik? Pertanyaan-pertanyaan tersebutlah yang akan menentukan seberapa strategis keberadaan Wantimpres bagi pemerintahan Prabowo.

Pelantikan Wantimpres baru dapat dibaca sebagai bagian dari upaya Presiden Prabowo memperkuat kualitas pemerintahan melalui kombinasi antara pengalaman, keberagaman perspektif, dan nasihat strategis.

Terlebih, komposisi tersebut mencakup tokoh-tokoh dengan rekam pengalaman yang berbeda-beda. Situs resmi Wantimpres mencatat nama-nama seperti Pratikno, Hatta Rajasa, Quraish Shihab, Agum Gumelar, Chairul Tanjung, Yahya Cholil Staquf, Jusuf Wanandi, Budi Gunawan, Bambang Soesatyo, Ignasius Jonan, Rocky Gerung dan sejumlah tokoh nasional lainnya sebagai bagian dari 26 anggota yang dilantik.

Keragaman tersebut dapat menjadi modal penting bagi Presiden dalam menghadapi persoalan nasional yang juga semakin kompleks.

Pada akhirnya, Presiden Prabowo membutuhkan kebijakan yang tidak hanya cepat, tetapi juga tepat. Tidak hanya tegas, tetapi juga terukur. Tidak hanya memiliki tujuan besar, tetapi juga mampu diterjemahkan menjadi program yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Dalam konteks itulah pelantikan Wantimpres dapat dipandang sebagai langkah positif. Presiden tidak harus memiliki semua jawaban seorang diri. Presiden membutuhkan orang-orang yang memiliki pengalaman, pengetahuan, keberanian memberikan masukan, dan kemampuan melihat persoalan dari berbagai perspektif.

Keragaman 26 anggota Wantimpres benar-benar dioptimalkan untuk menghasilkan pertimbangan yang objektif, strategis, dan berorientasi pada kepentingan nasional, maka langkah Presiden Prabowo ini berpotensi memperkuat fondasi pengambilan kebijakan pemerintah.