Koperasi Naik Kelas: Instruksi Presiden Prabowo Perkuat Ekonomi Rakyat

Arahan Presiden Prabowo Subianto agar koperasi Indonesia melakukan modernisasi merupakan langkah strategis untuk mengembalikan koperasi sebagai kekuatan utama ekonomi rakyat. Koperasi tidak cukup hanya bertahan sebagai lembaga ekonomi berbasis anggota, tetapi harus mampu berkembang menjadi badan usaha yang profesional, produktif, adaptif terhadap teknologi, dan mampu bersaing dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun sektor swasta.

Menteri Koperasi pada 21 September 2026 mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo meminta koperasi untuk bergerak lebih cepat dalam mengejar ketertinggalan dari BUMN dan perusahaan swasta. Arahan tersebut menjadi dasar bagi Kementerian Koperasi untuk mendorong transformasi koperasi agar memiliki skala usaha dan daya saing yang lebih kuat.

Modernisasi koperasi tidak berarti menghilangkan prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Justru, teknologi, profesionalisme manajemen, digitalisasi, akses pembiayaan, serta perluasan jaringan bisnis dapat digunakan untuk memperkuat prinsip tersebut.

Presiden Prabowo sendiri telah menempatkan koperasi sebagai bagian penting dari pembangunan ekonomi kerakyatan. Pada peringatan Hari Koperasi ke-79, 12 Juli 2026, pemerintah menegaskan komitmen memperkuat koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan.

Dengan demikian, koperasi masa depan bukan sekadar tempat berkumpulnya anggota, tetapi harus mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat diantaranya menghimpun produksi, memperluas pasar, menyediakan kebutuhan masyarakat, membuka akses pembiayaan, serta meningkatkan nilai tambah produk lokal.

Arah tersebut terlihat dari percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pada Mei 2026, Presiden Prabowo meresmikan operasionalisasi 1.061 KDKMP di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kementerian Koperasi menyebut koperasi-koperasi tersebut diproyeksikan menjadi offtaker berbagai produk masyarakat desa, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, kerajinan hingga kuliner.

Data yang disampaikan Presiden dan Menteri Koperasi pada Juli 2026 juga menunjukkan skala program yang besar. Saat itu, 83.000 koperasi telah memiliki badan hukum, sementara 15.845 unit telah menyelesaikan bangunan fisik, gudang, gerai dan kelengkapan, serta 19.539 unit lainnya masih dalam proses pembangunan.

Angka tersebut menunjukkan bahwa penguatan koperasi tidak berhenti pada slogan. Pemerintah sedang membangun ekosistem kelembagaan dan infrastruktur yang dapat menjadi fondasi bagi aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Tantangan berikutnya adalah memastikan koperasi memiliki aktivitas usaha yang benar-benar produktif.

Koperasi harus mampu menjadi penghubung antara produsen kecil dengan pasar yang lebih besar. Petani, nelayan, peternak, perajin dan pelaku UMKM dapat memperoleh manfaat ketika koperasi berfungsi sebagai agregator produksi sekaligus memperkuat posisi tawar anggotanya.

Kementerian Koperasi juga telah mendorong diversifikasi usaha. Dalam salah satu contoh, KDKMP diarahkan dapat mengembangkan produksi genteng di daerah yang memiliki potensi bahan baku, dengan menggandeng perajin lokal yang sudah ada agar produksi dan pemasaran dapat diperluas.

Model seperti ini penting karena koperasi tidak harus selalu membangun bisnis dari nol. Koperasi dapat mengkonsolidasikan usaha yang sudah tumbuh di masyarakat, meningkatkan skala, memperbaiki tata kelola dan membuka akses pasar yang lebih luas.

Visi penguatan koperasi juga sejalan dengan arah kebijakan pemerintah untuk memperbesar peran masyarakat dalam perekonomian nasional.

Kementerian Koperasi pada Juli 2026 menyatakan bahwa pemerintah ingin menempatkan koperasi sebagai aktor penting dalam transformasi ekonomi yang berlandaskan Pasal 33 UUD 1945. Salah satu implementasinya adalah memperkuat KDKMP sebagai saluran distribusi sejumlah kebutuhan dan barang bersubsidi agar lebih dekat dengan masyarakat.

Jika dikelola secara profesional dan transparan, koperasi dapat menjadi instrumen untuk memperpendek rantai distribusi sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima masyarakat.

Di sinilah pentingnya arahan Presiden Prabowo: koperasi tidak boleh hanya besar dalam jumlah, tetapi juga harus kuat dalam kapasitas bisnis, sehat dalam tata kelola dan nyata manfaatnya bagi anggota.

Arahan Presiden agar koperasi mengejar ketertinggalan dari BUMN dan swasta pada dasarnya menunjukkan bahwa koperasi harus memiliki ambisi untuk naik kelas.

Persaingan ekonomi modern membutuhkan kemampuan mengelola data, teknologi digital, logistik, pembiayaan, pemasaran, sumber daya manusia dan jaringan usaha. Karena itu, koperasi membutuhkan manajemen profesional tanpa kehilangan karakter dasarnya sebagai badan usaha milik anggota.

Menkop juga menegaskan bahwa ukuran keberhasilan koperasi tidak semata-mata dilihat dari besarnya organisasi, tetapi dari manfaat yang dirasakan anggota dan masyarakat.

Pada akhirnya, penguatan koperasi merupakan bagian dari upaya membangun struktur ekonomi yang lebih inklusif.

Presiden Prabowo telah memberikan arah yang jelas, bahwa masyarakat tidak boleh hanya menjadi konsumen dalam perekonomian, tetapi harus semakin memiliki posisi sebagai pelaku dan pemilik kegiatan ekonomi.

Koperasi yang modern, sehat, transparan dan produktif dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Desa memiliki sumber daya, masyarakat memiliki kemampuan produksi, dan koperasi dapat menjadi kendaraan untuk mengkonsolidasikan kekuatan tersebut menjadi kekuatan ekonomi yang lebih besar.

Arahan Presiden Prabowo untuk memodernisasi koperasi karena itu bukan sekadar pembenahan kelembagaan. Ini merupakan upaya menaikkan kelas ekonomi rakyat.

Koperasi Indonesia harus bergerak, yg tadinya hanya sekedar bertahan menjadi berkembang, dari skala kecil menjadi kuat, dan dari aktivitas ekonomi lokal menjadi kekuatan ekonomi nasional. Sehingga ekonomi rakyat semakin berdaya dan kedaulatan ekonomi Indonesia semakin kokoh.