Kolaborasi Lintas Sektor Dalam Mempercepat Energi Hijau dan Memperkuat Kedaulatan Energi Indonesia

Transisi energi bukan hanya sekedar agenda lingkungan, tetapi bagian penting dari perjuangan membangun kemandirian dan kedaulatan energi Indonesia. Karena itu, pengembangan energi hijau membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang kuat, konsisten, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Langkah pemerintah mempercepat pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) merupakan kebijakan strategis untuk menghadapi tantangan energi di masa mendatang. Indonesia memiliki sumber daya energi yang sangat beragam, mulai dari tenaga surya, air, angin, panas bumi hingga biomassa yang apabila dikembangkan secara optimal dapat menjadi fondasi kemandirian energi nasional.

Arah tersebut semakin jelas melalui RUPTL 2025 - 2034. Pemerintah menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sekitar 70 GW dalam periode tersebut, dengan sekitar 42,6 GW atau 62 persen berasal dari energi baru dan terbarukan. Ini menunjukkan bahwa transisi energi telah ditempatkan dalam perencanaan ketenagalistrikan nasional, bukan sekadar menjadi wacana.

Pemerintah juga menyadari bahwa percepatan energi hijau tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah sendirian. Kementerian ESDM menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam membangun ekosistem energi bersih.

Forum IndoEBTKE ConEx 2026 yang kembali digelar pada September menjadi salah satu contoh nyata ruang kolaborasi tersebut. Pemerintah mempertemukan pelaku usaha, akademisi dan pemangku kepentingan untuk membahas berbagai tantangan, mulai dari regulasi, teknologi, infrastruktur, logistik, permodalan hingga riset dan inovasi.

Kolaborasi semacam ini penting karena persoalan energi hijau tidak hanya berkaitan dengan pembangunan pembangkit. Indonesia juga membutuhkan jaringan listrik yang kuat, teknologi penyimpanan energi, sumber daya manusia yang kompeten, industri manufaktur dalam negeri, pembiayaan yang kompetitif, serta kepastian regulasi.

Dengan demikian, semangat gotong royong dalam transisi energi harus diwujudkan dalam ekosistem yang menghubungkan pemerintah dengan industri, perguruan tinggi, lembaga keuangan, BUMN, swasta, pemerintah daerah dan masyarakat.

Pada hakikatnya, transisi energi harus memiliki satu tujuan besar yaitu memperkuat kedaulatan energi Indonesia. Jangan sampai Indonesia hanya mengganti sumber energi tetapi tetap bergantung pada teknologi, peralatan, bahan baku, maupun pembiayaan dari luar negeri. Oleh sebab itu, pengembangan energi hijau harus dibarengi dengan penguatan industri nasional.

Kementerian ESDM sendiri menekankan pentingnya membangun rantai pasok EBT yang terintegrasi, mulai dari bahan baku, manufaktur, teknologi hingga sumber daya manusia. Indonesia memiliki mineral seperti nikel, tembaga, bauksit dan silika yang dapat menjadi modal bagi pengembangan industri panel surya, baterai dan teknologi energi bersih lainnya.

Inilah momentum untuk menghubungkan hilirisasi sumber daya alam dengan industrialisasi energi hijau. Dengan pendekatan tersebut, transisi energi tidak hanya menghasilkan listrik yang lebih bersih, tetapi juga membuka lapangan kerja, memperkuat industri nasional dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

Iklim investasi yg sedang diciptakan oleh pemerintah menciptakan dalam bidang energi terbarukan yang ramah, adaptif dan memberikan kepastian bagi investor harus diimbangi dengan kepentingan investasi yang sejalan dan beriringan dengan kepentingan masyarakat.

Jangan sampai biaya transisi energi justru dibebankan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah melalui kenaikan tarif listrik yang tidak terkendali.

Oleh karena itu, pemerintah perlu terus mengembangkan skema pembiayaan kreatif, insentif investasi, blended finance, kemitraan pemerintah-swasta serta dukungan lembaga keuangan agar biaya pembangunan energi hijau dapat ditekan.

Langkah memperkuat pembiayaan hijau juga sudah mulai dilakukan. Pada Mei 2026, Kementerian ESDM bersama OECD menggelar capacity building terkait pembiayaan efisiensi energi untuk regulator, profesional energi dan lembaga jasa keuangan. Tujuannya memperkuat kapasitas pembiayaan proyek efisiensi energi dan mendukung transisi energi berkelanjutan.

Artinya, pemerintah tidak hanya berbicara mengenai pembangunan pembangkit, tetapi juga mulai membangun ekosistem pembiayaan yang dibutuhkan agar investasi energi bersih dapat tumbuh.

Energi hijau seharusnya tidak dilihat semata-mata sebagai biaya pembangunan. Jika dirancang dengan tepat, transisi energi justru dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru.

Kementerian ESDM memperkirakan peta jalan energi bersih memiliki potensi menarik investasi sekitar Rp. 1.682,4 triliun, sekaligus menciptakan lebih dari 700.000 green jobs dan mengurangi emisi sekitar 120–130 juta ton CO₂.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa energi hijau memiliki dimensi ekonomi yang sangat besar. Dari pembangunan pembangkit, manufaktur komponen, teknologi baterai, kendaraan listrik, jasa engineering, riset, hingga pekerjaan baru berbasis teknologi hijau, semuanya berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Karena itu, transisi energi harus dirancang agar manfaat ekonominya dirasakan secara luas, termasuk oleh masyarakat di daerah yang memiliki potensi energi terbarukan.

Indonesia memiliki karakter geografis yang sangat luas dan beragam. Setiap daerah mempunyai potensi energi yang berbeda.

Ada wilayah yang memiliki potensi panas bumi, daerah dengan radiasi matahari tinggi, sungai yang dapat dikembangkan untuk pembangkit hidro, kawasan pesisir dengan potensi angin, serta daerah yang memiliki sumber biomassa.

Pendekatan berbasis potensi lokal akan membuat pengembangan energi lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi daerah.

Dengan demikian pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, swasta, perguruan tinggi dan masyarakat perlu duduk bersama menentukan model pengembangan yang paling sesuai untuk masing-masing wilayah.

Disisi lain, salah satu pekerjaan penting pemerintah ke depan adalah memastikan regulasi energi hijau tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Investor membutuhkan kepastian mengenai perizinan, harga listrik, skema pembelian energi, akses jaringan, insentif, serta kepastian hukum. Di lain hal, pemerintah harus memastikan setiap kebijakan tetap menjaga kepentingan konsumen dan ketahanan sistem kelistrikan nasional.

Dengan keseimbangan tersebut, Indonesia dapat menciptakan iklim investasi yang sehat tanpa mengorbankan kepentingan rakyat. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa inovasi teknologi dan riset perguruan tinggi tidak berhenti di laboratorium, tetapi dapat diterapkan menjadi solusi nyata di lapangan. 

Kebijakan energi pemerintah harus berjalan pada tiga tujuan besar yaitu kemandirian energi, pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.

Energi hijau tidak boleh hanya menjadi proyek besar yang dinikmati investor. Masyarakat harus menjadi bagian dari manfaatnya. Daerah harus memperoleh nilai tambah. Industri nasional harus mendapatkan ruang untuk tumbuh. Anak-anak muda harus memperoleh kesempatan bekerja di sektor green economy.

Pada akhirnya, keberhasilan transisi energi bukan hanya diukur dari berapa banyak pembangkit EBT yang dibangun, tetapi juga dari seberapa kuat Indonesia menguasai teknologi, industri dan rantai pasoknya serta seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat.

Pemerintah telah menunjukkan arah yang semakin jelas melalui peningkatan target EBT dalam RUPTL, penguatan ekosistem investasi, pengembangan industri pendukung dan kolaborasi lintas sektor.

Kebijakan energi nasional yang ramah lingkungan, berkeadilan dan berorientasi pada kedaulatan perlu mendapat apresiasi besar dari masyarakat. Itulah upaya pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan energi, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar energi hijau. Indonesia harus menjadi negara yang mampu memproduksi, menguasai teknologi, membangun industrinya sendiri dan menikmati manfaat ekonomi dari energi masa depan.