Ketika Tuduhan Tanpa Dasar Dibalas Tegas: Mengaku Pakar Tapi Memfitnah, Kritik Pakar Harus Berdasarkan Data dan Fakta

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kata “goblok” dalam sebuah sambutan menarik perhatian publik. Namun, substansi yang lebih penting untuk dilihat adalah pesan dibalik ketegasan tersebut adalah perbedaan pendapat seharusnya tidak berubah menjadi fitnah, sindiran personal, atau tuduhan tanpa dasar.

Presiden Prabowo dikenal menyampaikan pesan dengan gaya yang lugas dan terkadang spontan. Dalam konteks politik dan pemerintahan, ketegasan komunikasi dapat menjadi pengingat bahwa kritik terhadap pemerintah memang diperlukan, tetapi kritik idealnya disampaikan dengan argumentasi, data, dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pakar, akademisi, pengamat, maupun tokoh publik tentu memiliki hak untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Begitu pula pemerintah memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan membantah pandangan yang dinilai tidak sesuai dengan data dan fakta. Demokrasi justru menjadi sehat ketika perbedaan pandangan dipertemukan melalui argumentasi, bukan melalui pembentukan opini yang didasarkan pada serangan personal.

Karena itu, ucapan Presiden Prabowo tersebut lebih tepat dibaca dalam konteks ketegasan menghadapi narasi yang dianggap tidak berdasar, bukan sekadar dipotong menjadi satu kata untuk kemudian dijadikan bahan polemik baru.

Pemerintahan membutuhkan kritik. Tetapi kritik yang membangun adalah kritik yang memberikan solusi, menunjukkan data pembanding, dan menjelaskan letak persoalannya. Sebaliknya, tuduhan, fitnah, dan sindiran personal hanya berpotensi mengaburkan substansi persoalan yang seharusnya dibahas.

Presiden Prabowo memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan arah pemerintahannya kepada masyarakat. Para pengamat dan pakar juga memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan analisis secara objektif. Keduanya tidak harus selalu sepakat, tetapi perbedaan tersebut harus tetap berada dalam koridor fakta dan argumentasi.

Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan pertengkaran tanpa ujung. Masyarakat membutuhkan informasi yang benar, kebijakan yang dapat diuji, serta ruang demokrasi yang memungkinkan pemerintah dikritik sekaligus memberikan jawaban.

Ketegasan boleh hadir dalam komunikasi politik. Kritik juga harus tetap hidup. Yang terpenting adalah memastikan keduanya tidak kehilangan pijakan pada fakta.