Ketika Solidaritas Diuji Angka: Polemik Rp 16,9 Triliun Indonesia

Angka Rp 16,9 triliun sering muncul dalam perbincangan soal Board of Peace dan kerap langsung memicu reaksi, “Wah, mahal sekali.” Padahal, angka itu perlu dipahami dengan jernih. Nilai tersebut bukanlah biaya yang harus dibayar sekaligus di muka, melainkan gambaran kontribusi gotong royong Indonesia dalam skema pendanaan bersama. Mekanisme Board of Peace memang dirancang dinamis dengan iuran dapat dicicil hingga tiga tahun dan bahkan tidak wajib dibayarkan pada tahun pertama keanggotaan. Jadi, angka Rp 16,9 triliun lebih tepat dibaca sebagai komitmen kontribusi bertahap dalam kerangka kerja sama internasional, bukan tagihan tunai yang langsung jatuh tempo.

Sejak awal, konstitusi Indonesia sudah menegaskan bahwa kita punya amanat untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Artinya, keterlibatan Indonesia dalam upaya perdamaian global bukan sekedar pilihan politik, tapi bagian dari jati diri negara.

Board of Peace sendiri dibentuk dengan tujuan yang sangat nyata yaitu untuk membantu rekonstruksi dan rehabilitasi Gaza. Skala kerusakannya bukan kecil, sekitar 96% infrastruktur publik dan pribadi di Gaza dilaporkan hancur. Wilayahnya mencapai 30.000 hektar, kira-kira setengah luas DKI Jakarta. Untuk memulihkan kondisi dasar kehidupan masyarakat, diperkirakan perlu dibangun kembali sekitar 500.000 rumah, ratusan sekolah, rumah sakit, perkantoran, hingga pasar. Total kebutuhan biaya pembangunan ulang ditaksir mencapai USD 25 miliar, atau kurang lebih Rp 420 triliun. Sementara itu, Pemerintah Palestina tidak memiliki kapasitas finansial untuk membiayai rekonstruksi sebesar itu, bahkan kemampuan berhutang pun sangat terbatas.

Di sinilah konsep iuran gotong royong Board of Peace menjadi relevan. Tanpa skema bantuan kolektif, pemulihan Gaza diperkirakan bisa memakan waktu hingga 200 tahun. Dengan dukungan internasional, proses itu ditargetkan bisa dipercepat menjadi sekitar 5 tahun. Mekanisme pembayarannya pun tidak kaku, iuran dapat dicicil dan tidak dibebankan sekaligus. Maka, diskusi soal mahal atau tidak sebetulnya kembali ke sudut pandang yang lebih luas, apakah dukungan nyata untuk pemulihan kemanusiaan dianggap terlalu mahal? Ataukah solidaritas cukup diwujudkan lewat pernyataan tanpa langkah nyata?