Kejar 196 Ribu Unit, Pemerintah Percepat Realisasi Rumah Subsidi hingga Akhir 2026

Program rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) memasuki fase penting menjelang akhir 2026. Hingga 21 September 2026, realisasi penyaluran FLPP telah mencapai 154.034 unit atau sekitar 44 persen dari target 350.000 unit. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 196.000 unit yang perlu direalisasikan dalam waktu sekitar tiga bulan.

Angka tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan pemerintah masih cukup besar. Namun, kondisi ini juga memperlihatkan bahwa program rumah subsidi tidak berhenti pada penetapan target, melainkan membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, BP Tapera, perbankan penyalur, pengembang, pemerintah daerah, hingga masyarakat sebagai penerima manfaat.

Karena itu, langkah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperkuat koordinasi dengan BP Tapera menjadi bagian penting dari upaya mempercepat realisasi program. Menteri PKP Maruarar Sirait meminta agar kesiapan, target, dan realisasi penyaluran FLPP disampaikan secara transparan, sekaligus mendorong peningkatan sosialisasi agar masyarakat berpenghasilan rendah semakin mengetahui dan dapat mengakses program tersebut.

Percepatan rumah subsidi tentu tidak cukup hanya dengan mengejar jumlah unit yang tersalurkan. Di balik setiap angka terdapat keluarga yang membutuhkan hunian layak, aman, dan terjangkau.

Rumah merupakan kebutuhan dasar. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kemampuan memiliki rumah sering kali berhadapan dengan tingginya harga tanah, keterbatasan pendapatan, serta sulitnya memperoleh pembiayaan yang sesuai. Karena itu, kehadiran skema FLPP memiliki arti penting dalam memperluas akses kepemilikan rumah.

Dalam konteks tersebut, percepatan hingga akhir 2026 perlu tetap memperhatikan kualitas rumah, ketepatan sasaran penerima, serta kemudahan proses pembiayaan. Jangan sampai percepatan administratif justru mengurangi perhatian terhadap kualitas hunian atau pengalaman masyarakat sebagai konsumen.

Kementerian PKP sendiri menyoroti sejumlah hambatan yang masih perlu diselesaikan. Salah satunya berkaitan dengan kesiapan lahan. Sejumlah pengembang disebut telah memiliki lahan yang siap dikembangkan, tetapi masih menghadapi persoalan sertifikasi. Pemerintah kemudian berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk mencari solusi agar persoalan pertanahan tidak menjadi penghambat penyediaan rumah subsidi.

Ini menunjukkan bahwa persoalan perumahan memang bersifat lintas sektor. Tidak mungkin diselesaikan hanya oleh satu kementerian atau satu lembaga.

Rapat evaluasi Kementerian PKP dan BP Tapera juga memperlihatkan bahwa percepatan FLPP membutuhkan pembenahan dari sisi sistem dan sumber daya manusia. Menteri PKP menekankan perlunya peningkatan kualitas SDM BP Tapera, inovasi, serta penyelesaian berbagai hambatan dalam proses penyaluran.

Pada saat yang sama, BP Tapera menyiapkan sejumlah langkah percepatan. Salah satunya adalah rencana akad massal sekitar 71.000 unit rumah subsidi pada Desember 2026 di Jawa Timur. Program tersebut mencakup rumah tapak maupun rumah susun subsidi.

Langkah tersebut menarik karena menunjukkan bahwa percepatan tidak hanya diarahkan pada rumah tapak. Rumah susun juga mulai diperluas sebagai bagian dari pilihan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Diversifikasi pilihan hunian menjadi relevan, terutama di kawasan dengan keterbatasan lahan. Rumah susun dapat menjadi salah satu alternatif untuk menjawab kebutuhan hunian masyarakat di wilayah perkotaan dengan harga tanah yang relatif tinggi.

Namun, percepatan tetap membutuhkan ekosistem yang berjalan secara bersamaan. Pengembang perlu memastikan ketersediaan rumah dan kualitas pembangunan. Perbankan harus mampu mempercepat proses pembiayaan. BP Tapera perlu memastikan administrasi dan verifikasi berjalan efektif. Pemerintah daerah juga memiliki peran dalam aspek perizinan, tata ruang, dan kesiapan kawasan.

Dengan kata lain, target 350.000 unit bukan sekadar angka milik satu lembaga. Target tersebut merupakan kerja kolektif.

Di tengah percepatan, transparansi menjadi hal yang tidak kalah penting. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana perkembangan program, berapa unit yang telah terealisasi, siapa penerimanya, wilayah mana yang menjadi prioritas, serta apa saja kendala yang masih dihadapi. Transparansi juga memungkinkan publik melihat bahwa percepatan dilakukan berdasarkan data dan kebutuhan, bukan sekadar mengejar angka pada akhir tahun.

Data yang terbuka juga dapat membantu calon penerima memahami prosedur dan persyaratan. Ini penting karena program subsidi perumahan sering kali berhadapan dengan masyarakat yang membutuhkan informasi praktis: bagaimana cara mendaftar, apa syaratnya, bank mana yang menyalurkan, dan bagaimana proses akad dilakukan.

Karena itu, peningkatan sosialisasi sebagaimana ditekankan Kementerian PKP perlu menjadi bagian integral dari percepatan program.

Sisa waktu sekitar tiga bulan memang membuat percepatan menjadi kebutuhan. Namun, momentum tersebut seharusnya sekaligus digunakan untuk memperbaiki sistem penyaluran FLPP secara lebih berkelanjutan.

Jika terdapat persoalan pada lahan, sistem, SDM, koordinasi, maupun akses informasi, maka persoalan tersebut perlu dicatat sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program berikutnya.

Program rumah subsidi seharusnya tidak hanya dinilai dari berapa banyak unit yang berhasil dibangun atau disalurkan. Keberhasilannya juga dapat dilihat dari apakah masyarakat benar-benar memperoleh hunian yang layak, prosesnya mudah dipahami, pembiayaannya terjangkau, dan rumah tersebut berada di lingkungan yang mendukung kehidupan keluarga.

mengejar 196 ribu unit hingga akhir 2026 memang menjadi tantangan besar. Tetapi tantangan tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dan memperbaiki berbagai titik yang selama ini memperlambat penyaluran.

Pemerintah telah menetapkan target, melakukan evaluasi, mendorong BP Tapera melakukan pembenahan, memperkuat koordinasi dengan pengembang dan perbankan, serta menyiapkan akad massal 71.000 unit pada Desember mendatang.

Yang terpenting berikutnya adalah memastikan percepatan tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. keberhasilan program rumah subsidi bukan hanya tentang berapa banyak rumah yang berhasil disalurkan, tetapi juga tentang berapa banyak keluarga yang akhirnya memiliki kesempatan untuk hidup lebih layak di rumahnya sendiri.