Indonesia dan Rusia Perkuat Kerja Sama Energi, Amankan Pasokan Minyak Mentah

Presiden Prabowo Subianto telah merampungkan kunjungan kerja singkat ke Rusia dan Prancis pada April 2026. Kunjungan tersebut difokuskan pada penguatan hubungan bilateral dan kerjasama strategis, khususnya di sektor energi.

Dalam pertemuan dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, kedua negara menyepakati peningkatan kerja sama energi jangka panjang. Kesepakatan ini kemudian ditindaklanjuti melalui pertemuan lanjutan antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia dengan pihak pemerintah Rusia.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa Indonesia akan memperoleh pasokan minyak mentah (crude) dari Rusia sebagai bagian dari kerja sama tersebut. Selain itu, Rusia juga menyatakan kesiapan untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur energi di Indonesia, termasuk kilang dan fasilitas penyimpanan (storage).

Saat ini, konsumsi bahan bakar minyak (BBM) Indonesia mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik berada di kisaran 600–610 ribu barel per hari. Selisih tersebut selama ini dipenuhi melalui impor. Pemerintah menyebut bahwa pasokan minyak mentah untuk kebutuhan hingga akhir 2026 telah diamankan.

Selain minyak mentah, kedua pihak juga membahas peluang kerja sama dalam pemenuhan kebutuhan LPG nasional, yang saat ini masih mengandalkan impor sekitar 7 juta ton per tahun. Namun, kerja sama di sektor LPG masih dalam tahap pembahasan lanjutan.

Pemerintah Indonesia juga membuka peluang investasi dari Rusia dalam sektor energi dengan skema kerja sama jangka panjang, baik melalui mekanisme antar pemerintah (G2G) maupun antar pelaku usaha (B2B). Proses finalisasi investasi tersebut masih memerlukan beberapa tahap negosiasi lanjutan.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendiversifikasi sumber pasokan energi di tengah dinamika global. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.