Efisiensi APBN Ala Prabowo: Hentikan Pemborosan, Maksimalkan Kesejahteraan

Uang negara bukan sekadar angka dalam APBN. Di balik setiap rupiah ada kebutuhan rakyat yang harus dijawab: ada anak yang membutuhkan gizi, keluarga yang membutuhkan rumah, masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan, dan pekerja yang membutuhkan kesempatan. Karena itu, ketika pemerintah berbicara tentang efisiensi APBN, pertanyaannya bukan hanya “berapa yang dipotong?”, tetapi “berapa besar manfaat yang bisa dikembalikan kepada rakyat?”

Di situlah gagasan efisiensi APBN yang didorong Presiden Prabowo Subianto menjadi penting. Efisiensi tidak seharusnya dimaknai sebagai menghentikan pembangunan atau mengurangi seluruh belanja pemerintah. Efisiensi lebih tepat dipahami sebagai upaya untuk memastikan anggaran digunakan secara cermat: mengurangi pengeluaran yang kurang produktif, mencegah pemborosan, memperbaiki tata kelola, kemudian mengarahkan ruang anggaran kepada kebutuhan yang lebih prioritas.

Bayangkan sebuah keluarga yang memiliki penghasilan terbatas. Ketika kebutuhan meningkat, keluarga tersebut tentu tidak akan mengurangi semua pengeluaran secara membabi buta. Mereka akan melihat kembali mana yang penting, mana yang bisa dikurangi, dan mana yang harus diprioritaskan.

Begitu pula dengan negara. Jika terdapat belanja yang tidak memberikan dampak besar, maka anggaran tersebut perlu dievaluasi. Sebaliknya, program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dan mampu memberikan dampak ekonomi perlu mendapatkan perhatian.

Salah satu contohnya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bukan hanya tentang menyediakan makanan bagi peserta didik. Di dalamnya terdapat tujuan yang lebih luas, yaitu mendukung pemenuhan gizi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus menciptakan aktivitas ekonomi melalui kebutuhan bahan pangan. Ketika bahan pangan dipasok dari petani, peternak, nelayan, koperasi, maupun pelaku usaha lokal, anggaran pemerintah dapat ikut menggerakkan ekonomi di daerah.

Cerita yang sama terlihat dalam agenda ketahanan pangan. Efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi perhatian terhadap petani. Justru anggaran perlu diarahkan pada program yang mampu meningkatkan produktivitas, seperti dukungan pupuk, benih, alat dan mesin pertanian, pembangunan serta pengembangan lahan pertanian, dan berbagai bentuk dukungan produksi lainnya.

Tujuannya bukan sekadar membuat anggaran terserap, tetapi memastikan belanja tersebut menghasilkan produksi pangan yang lebih kuat dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Kemudian pemerintah mendorong hilirisasi. Indonesia tidak ingin terus-menerus hanya menjual bahan mentah. Sumber daya alam perlu diolah sehingga menghasilkan nilai tambah di dalam negeri. Ketika industri pengolahan tumbuh, yang diharapkan bukan hanya peningkatan nilai ekonomi, tetapi juga munculnya investasi, industri pendukung, dan lapangan pekerjaan.

Ada pula persoalan subsidi dan bantuan sosial. Dengan pemanfaatan data sosial-ekonomi yang semakin terintegrasi, pemerintah berupaya agar bantuan dan subsidi lebih tepat sasaran. Ini penting karena anggaran perlindungan sosial seharusnya diprioritaskan kepada masyarakat yang memang membutuhkan.

Namun efisiensi tidak hanya terjadi pada program yang terlihat langsung oleh masyarakat. Ada pekerjaan besar di balik layer, bagaimana pemerintah membeli barang dan jasa dengan harga yang wajar tanpa mengurangi kualitas.

Konsolidasi pengadaan dan pemanfaatan sistem pengadaan pemerintah menjadi salah satu contohnya. Ketika kebutuhan barang pemerintah dapat dikonsolidasikan sehingga memperoleh harga yang lebih efisien, selisih anggaran tersebut dapat membuka ruang untuk membiayai kebutuhan lainnya.

Dengan kata lain, pemerintah tidak selalu harus mengurangi program untuk melakukan efisiensi. Kadang yang perlu dikurangi adalah biaya yang tidak perlu, bukan manfaat yang diterima rakyat.

Inilah perbedaan penting antara pemangkasan anggaran dan efisiensi anggaran. Pemangkasan hanya berbicara tentang mengurangi angka. Efisiensi berbicara tentang menghasilkan manfaat yang lebih besar dengan sumber daya yang tersedia.

Karena itu, keberhasilan efisiensi APBN pada akhirnya tidak cukup diukur dari berapa triliun rupiah yang berhasil dihemat. Ukuran yang jauh lebih penting adalah apa yang terjadi setelahnya.

Apakah lebih banyak masyarakat mendapatkan layanan kesehatan?

Apakah anak-anak mendapatkan asupan gizi yang lebih baik?

Apakah petani semakin produktif?

Apakah industri dalam negeri tumbuh?

Apakah lapangan pekerjaan bertambah?

Dan apakah bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan?

Jika jawabannya semakin nyata, maka efisiensi APBN memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar penghematan. Sebab setiap rupiah dalam APBN pada akhirnya berasal dari masyarakat dan harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk manfaat.

Maka, ketika pemerintah berbicara tentang efisiensi APBN, pesan sederhananya Adalah pangkas yang tidak perlu, hentikan pemborosan, perbaiki tata kelola, dan arahkan anggaran kepada program yang benar-benar dibutuhkan rakyat. Karena APBN bukan sekadar tentang bagaimana uang negara dibelanjakan. APBN adalah tentang bagaimana uang negara bekerja untuk rakyat.