Cirebon-Banyuwangi-Papua: Jejak Perubahan Ekonomi Prabowo

Selama bertahun-tahun, pembangunan Indonesia kerap dipersepsikan sangat berpusat di Pulau Jawa. Jakarta menjadi pusat pemerintahan, bisnis, keuangan, dan aktivitas ekonomi, sementara banyak daerah lain lebih sering diposisikan sebagai pemasok bahan mentah dan sumber daya.

Kini, arah kebijakan pembangunan mulai memperlihatkan penekanan yang berbeda: memperkuat sektor produktif langsung di daerah, terutama pertanian, perkebunan, infrastruktur pangan, dan hilirisasi.

Sejumlah program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan pola tersebut. Di Cirebon, misalnya, persoalan kekeringan petani direspons melalui program pompanisasi. Sekitar 390 hektare lahan di Kecamatan Arjawinangun dan Susukan sebelumnya menghadapi ancaman kekeringan pada musim tanam kedua. Pompa hibrida yang memanfaatkan panel surya pada siang hari dan listrik pada malam hari dilaporkan mampu mengalirkan sekitar 36 ribu liter air per jam.

Artinya, intervensi pemerintah bukan berhenti pada pembangunan yang terlihat megah dari pusat. Ada belanja yang diarahkan pada persoalan sangat konkret di lapangan: air untuk sawah, biaya produksi, keberlanjutan tanam, dan potensi hasil panen.

Hal serupa terlihat di Banyuwangi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melaporkan petani merasakan perbaikan dalam ketersediaan pupuk dan harga gabah. Pada Januari–Mei 2025, produksi beras Banyuwangi disebut mencapai 228 ribu ton, sementara kebutuhan masyarakat sekitar 68 ribu ton sehingga terdapat surplus lebih dari 159 ribu ton. Pemerintah daerah juga mengaitkan penguatan pertanian dengan mekanisasi, irigasi, digitalisasi, serta hilirisasi hasil pertanian.

Tetapi perubahan yang lebih menarik justru terlihat ketika arah pembangunan bergerak semakin jauh ke kawasan timur Indonesia.

Di Papua, pemerintah melanjutkan bantuan senilai Rp3,2 triliun pada 2026 untuk pengembangan perkebunan rakyat dan hilirisasi. Menurut laporan Tirto, program tersebut mencakup pengembangan komoditas seperti kakao, kopi, jambu mete, kelapa, dan tebu dengan cakupan sekitar 870 ribu hektare, termasuk Papua. Bantuan mencakup alat dan mesin pertanian, pengembangan lahan, hingga perluasan areal tanam.

Di sini terlihat satu perubahan penting: daerah tidak hanya dipandang sebagai tempat mengambil bahan mentah, tetapi mulai diarahkan menjadi bagian dari rantai produksi bernilai tambah.

Jika selama ini petani atau pekebun menjual komoditas dalam bentuk bahan mentah, maka pembangunan fasilitas pengolahan di dekat sentra produksi berpotensi membuat nilai ekonomi lebih banyak tercipta di daerah. Pemerintah, misalnya, mendorong pembangunan fasilitas hilirisasi kelapa di Maluku Utara, Morowali, dan Indragiri Hilir.

Begitu pula dengan program cetak sawah di Wanam, Papua Selatan. ANTARA melaporkan bahwa program tersebut dikaitkan dengan strategi memperkuat kedaulatan pangan nasional dan merupakan bagian dari agenda cetak sawah yang lebih luas.

Dari Cirebon sampai Papua, terlihat satu benang merah: pembangunan tidak hanya berbicara tentang membangun tempat, tetapi bagaimana menciptakan aktivitas ekonomi yang terus menghasilkan.

Pompa air menjaga sawah tetap produktif. Irigasi menjaga siklus tanam. Alat pertanian menekan biaya produksi. Hilirisasi menciptakan nilai tambah. Dan pembangunan perkebunan membuka ruang bagi aktivitas ekonomi baru di daerah.

Inilah yang membuat pergeseran orientasi belanja negara menjadi penting untuk diperhatikan.

Bukan berarti Jakarta atau Jawa tidak lagi penting. Jawa tetap merupakan pusat ekonomi nasional dengan infrastruktur, industri, pasar, dan jaringan usaha yang besar. Persoalannya adalah bagaimana pertumbuhan tersebut dapat berjalan lebih merata sehingga potensi ekonomi daerah tidak terus-menerus mengalir keluar tanpa menciptakan nilai tambah yang memadai di wilayah asalnya.

Jika kebijakan pertanian, perkebunan, infrastruktur, dan hilirisasi benar-benar konsisten dijalankan di berbagai daerah, maka uang negara tidak berhenti sebagai angka dalam APBN. Ia berubah menjadi irigasi, mesin pertanian, lahan produktif, fasilitas pengolahan, lapangan pekerjaan, dan aktivitas ekonomi baru.

Dan pada titik inilah gagasan pembangunan Indonesia yang lebih tersebar mulai menemukan bentuk konkretnya.

Dari sawah Cirebon, surplus beras Banyuwangi, perkebunan Papua, hingga cetak sawah di Papua Selatan, pemerintah sedang memperlihatkan bahwa pembangunan nasional dapat diarahkan untuk memperkuat sumber-sumber produksi di berbagai wilayah dan Pembangunan yang merata adalah ketika semakin banyak daerah memiliki kemampuan untuk menghasilkan, mengolah, dan menikmati nilai ekonomi dari potensinya sendiri.