Cegah Kecelakaan Sebelum Terjadi, Pemerintah Perketat Keselamatan Angkutan Bus

Keselamatan penumpang tidak boleh menjadi urusan setelah kecelakaan terjadi. Ketika bus membawa puluhan bahkan ratusan orang dalam satu perjalanan, setiap kelemahan dalam sistem keselamatan dapat membawa konsekuensi yang besar. Karena itu, pencegahan harus dimulai sebelum bus meninggalkan garasi, bukan setelah terjadi insiden di jalan.

Inilah alasan penguatan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) menjadi langkah penting yang terus didorong pemerintah melalui Kementerian Perhubungan. Pemerintah tidak hanya berfokus pada kondisi kendaraan, tetapi juga memperkuat sistem keselamatan yang mencakup perusahaan, pengemudi, manajemen operasional, pemeliharaan kendaraan, hingga pengendalian risiko perjalanan.

Urgensi langkah tersebut terlihat dari data kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan yang dikutip Kementerian Perhubungan. Sepanjang 2025 tercatat 158.508 kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan. Bus menjadi salah satu jenis kendaraan yang mendapat perhatian dalam upaya penguatan keselamatan, dengan 21.269 kendaraan tercatat terlibat kecelakaan. Data ini memperlihatkan bahwa keselamatan angkutan umum membutuhkan pendekatan pencegahan yang sistematis.

Pemerintah kemudian memperkuat penerapan SMK PAU agar keselamatan tidak berhenti sebagai persyaratan administratif. Sistem tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari budaya operasional perusahaan angkutan umum.

Artinya, perusahaan tidak cukup hanya memastikan bus dapat beroperasi. Perusahaan juga harus memastikan kendaraan dirawat secara berkala, pengemudi memiliki kompetensi, jadwal perjalanan tidak mengabaikan waktu istirahat, serta prosedur keselamatan diterapkan secara konsisten.

Pendekatan ini penting karena kecelakaan tidak selalu disebabkan oleh satu faktor. Risiko dapat muncul dari kondisi kendaraan, faktor manusia, lingkungan jalan, pola operasional, maupun lemahnya pengawasan. Karena itu, pencegahan juga tidak bisa hanya dibebankan kepada pengemudi.

Di sinilah peran manajemen perusahaan menjadi sangat penting. Kementerian Perhubungan mendorong jajaran direksi perusahaan angkutan umum memiliki kompetensi terkait keselamatan dan menjadi safety leader. Pesannya jelas: keselamatan harus dimulai dari tingkat pimpinan dan diterjemahkan menjadi kebijakan operasional di lapangan.

Jika manajemen menempatkan keselamatan sebagai prioritas, maka pemeliharaan kendaraan, pengaturan perjalanan, waktu istirahat pengemudi, pemeriksaan kendaraan, hingga respons terhadap kondisi darurat dapat dikelola dengan lebih baik.

Pemerintah juga menekankan pentingnya pengemudi mendapatkan waktu istirahat yang memadai. Pengemudi wajib beristirahat setelah mengemudikan kendaraan selama empat jam berturut-turut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keselamatan perjalanan berkaitan erat dengan kondisi manusia yang berada di balik kemudi.

Tidak kalah penting adalah memastikan bus berangkat dan berhenti di terminal. Terminal bukan sekadar tempat naik dan turun penumpang. Dalam perspektif keselamatan, terminal dapat menjadi titik pemeriksaan kendaraan sekaligus tempat pengemudi mendapatkan waktu istirahat sebelum melanjutkan perjalanan.

Dengan demikian, keselamatan dibangun melalui sebuah rantai yang saling berkaitan: kendaraan yang laik, pengemudi yang kompeten dan cukup istirahat, perusahaan yang disiplin, manajemen yang bertanggung jawab, serta pengawasan pemerintah yang berjalan konsisten.

Pemerintah menyadari bahwa penerapan sistem keselamatan tidak mudah. Jumlah perusahaan angkutan umum yang sangat besar membutuhkan kapasitas pembinaan dan pengawasan yang memadai. Karena itu, penguatan kompetensi asesor, peningkatan pemahaman perusahaan, dan kolaborasi dengan pelaku industri menjadi bagian penting dalam proses tersebut.

Kebijakan keselamatan juga tidak boleh berhenti pada saat regulasi diterbitkan. Tantangan transportasi terus berkembang. Jumlah perjalanan meningkat, karakteristik kendaraan berubah, teknologi berkembang, dan pola mobilitas masyarakat semakin dinamis. Sistem keselamatan harus ikut beradaptasi.

Karena itu, pemerintah perlu terus memastikan penerapan SMK PAU berjalan secara nyata di lapangan. Evaluasi, pembinaan, pengawasan, dan penegakan aturan harus berjalan beriringan.

Bagi masyarakat, semua langkah tersebut bermuara pada satu kebutuhan yang sangat sederhana, bisa bepergian dengan aman dan tiba di tujuan dengan selamat. Transportasi umum yang baik bukan hanya transportasi yang mampu mengantarkan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi yang baik adalah transportasi yang mampu memberikan rasa aman sepanjang perjalanan.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan terus memperkuat sistem keselamatan bersama perusahaan angkutan umum dan para pemangku kepentingan. Penguatan SMK PAU merupakan bagian dari upaya membangun budaya keselamatan yang tidak sekadar tertulis dalam dokumen, tetapi benar-benar diterapkan dalam setiap perjalanan.

Sebab, dalam transportasi publik, keselamatan bukan sekadar indikator pelayanan. Keselamatan menyangkut manusia, keluarga, dan kehidupan yang harus dijaga. Karena itu, kecelakaan harus dicegah sedini mungkin, dan setiap perjalanan harus dimulai dengan sistem keselamatan yang benar-benar bekerja.