Anggaran Pendidikan 2027: Memperluas Akses Sekolah dan Kuliah Negeri Gratis Bagi Rakyat Berpenghasilan Rendah

Pendidikan merupakan salah satu instrumen penting untuk memperluas kesempatan ekonomi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, rencana penataan anggaran pendidikan 2027 untuk memperkuat akses pendidikan di sekolah negeri serta mematangkan skema pendidikan tinggi yang lebih terjangkau menjadi kebijakan yang perlu dikawal secara serius, terutama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi.

Dalam RAPBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun, atau sekitar 20 persen dari anggaran negara. Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa program sekolah negeri gratis tidak memperoleh tambahan anggaran khusus, melainkan akan dibiayai melalui penataan kembali alokasi anggaran pendidikan yang telah tersedia. Pemerintah juga sedang membahas desain pembagian anggaran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian/lembaga agar penggunaan dana tersebut semakin efektif.

Angka tersebut menunjukkan besarnya ruang fiskal yang tersedia untuk memperkuat berbagai program pendidikan. Namun, besarnya anggaran harus diikuti dengan desain kebijakan yang tepat. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembiayaan pendidikan benar-benar mengurangi beban keluarga, meningkatkan mutu layanan sekolah, memperkuat sarana-prasarana, sekaligus menjaga kualitas pembelajaran.

Presiden Prabowo Subianto pada 23 September 2026 menegaskan komitmen pemerintah memperluas akses pendidikan gratis dan bermutu. Arah kebijakan tersebut mencakup sekolah negeri mulai dari taman kanak-kanak, pendidikan dasar dan menengah, serta rencana pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri.

Pada jenjang perguruan tinggi, pemerintah masih berada dalam tahap perhitungan kebutuhan pembiayaan dan penyusunan skema. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyatakan telah melakukan penghitungan kebutuhan standar pembiayaan mahasiswa di berbagai PTN sebagai dasar menentukan kebutuhan anggaran dan kemungkinan skema penerapan pendidikan tinggi gratis.

Langkah tersebut penting karena pembiayaan perguruan tinggi memiliki struktur yang berbeda dengan pendidikan dasar dan menengah. Kebijakan kuliah gratis perlu memperhitungkan keberlanjutan pendanaan PTN, biaya pendidikan mahasiswa, kapasitas perguruan tinggi, serta mekanisme agar mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah menjadi penerima manfaat utama.

Sementara skema pendidikan tinggi yang lebih luas masih dikaji, pemerintah telah memiliki KIP Kuliah. Berdasarkan laman resmi KIP Kuliah, penerima yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh pembebasan biaya pendidikan yang dibayarkan kepada perguruan tinggi serta bantuan biaya hidup sekitar Rp800 ribu hingga Rp1,4 juta per bulan, dengan besaran disesuaikan kondisi wilayah.

Untuk tahun 2027, Kemdiktisaintek juga menyampaikan adanya tambahan anggaran Rp1,267 triliun yang diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan KIP Kuliah. Pagu Kemdiktisaintek setelah penyesuaian menjadi sekitar Rp66,440 triliun.

Pendidikan gratis tidak cukup hanya diterjemahkan sebagai penghapusan pungutan. Pemerintah perlu memastikan sekolah tetap memperoleh pembiayaan operasional yang memadai sehingga penghapusan biaya kepada peserta didik tidak mengurangi kualitas layanan pendidikan.

Pada saat yang sama, mekanisme penerima manfaat harus menggunakan data yang akurat. Program bantuan pendidikan seperti PIP, KIP Kuliah, bantuan operasional satuan pendidikan, dan berbagai program afirmasi perlu saling terintegrasi sehingga tidak terjadi tumpang tindih sekaligus tidak ada keluarga rentan yang terlewat.

Arah tersebut sejalan dengan kesepakatan pemerintah dan Badan Anggaran DPR mengenai pentingnya mempertahankan alokasi pendidikan sebesar 20 persen APBN serta mempercepat wajib belajar 13 tahun melalui bantuan pendidikan dan afirmasi yang tepat sasaran.

Dengan nilai anggaran pendidikan yang mencapai sekitar Rp820,9 triliun, aspek tata kelola menjadi sama pentingnya dengan besaran anggaran. Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan dan diarahkan kepada kebutuhan pendidikan yang nyata.

Pengawasan dapat diperkuat melalui transparansi penggunaan anggaran, digitalisasi pelaporan, audit berkala, penguatan pengawasan internal dan eksternal, serta pemanfaatan data penerima manfaat secara terintegrasi. Pemerintah pusat dan daerah juga perlu memiliki indikator yang jelas untuk mengukur apakah kebijakan pendidikan gratis benar-benar mengurangi beban masyarakat dan meningkatkan akses pendidikan.

Dengan demikian, desain anggaran pendidikan 2027 tidak hanya berbicara tentang nominal yang besar, tetapi mengenai bagaimana anggaran tersebut diterjemahkan menjadi sekolah yang terjangkau, pembelajaran yang berkualitas, guru yang didukung, dan kesempatan kuliah yang semakin terbuka bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah.

Pendidikan gratis juga perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang. Ketika anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih luas, hambatan ekonomi terhadap mobilitas sosial dapat dikurangi. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan, kesinambungan fiskal, serta pengawasan yang konsisten.

Oleh karena itu, penataan anggaran pendidikan 2027 perlu dikawal dengan prinsip tepat sasaran, transparan, terukur, dan berkelanjutan. Besarnya anggaran harus berbanding lurus dengan manfaat yang diterima masyarakat. Tujuan akhirnya bukan sekadar pendidikan tanpa pungutan, tetapi memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang semakin besar untuk memperoleh pendidikan bermutu tanpa terhambat kondisi ekonomi keluarganya.