100 Tahun Gontor: Membangun Pemimpin Berilmu, Bangsa Yang Mandiri, dan Indonesia Yang Berdaulat

Peringatan 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur, bukan sekadar perayaan perjalanan sebuah lembaga pendidikan. Momentum satu abad Gontor menjadi ruang refleksi tentang bagaimana pendidikan, karakter, kemandirian, dan kecintaan kepada bangsa dapat menjadi fondasi bagi Indonesia untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks.

Dalam sambutannya pada 19 September 2026, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melahirkan pemimpin yang memiliki pengetahuan luas, integritas, keberanian berpikir, serta kemampuan melihat persoalan secara jernih. Pesan tersebut relevan dengan tantangan tata kelola negara modern: pemimpin tidak cukup hanya memiliki jabatan, tetapi harus mampu memahami persoalan, membaca kepentingan, mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar, dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan kepada rakyat.

Pesan Presiden tersebut juga selaras dengan nilai-nilai yang selama satu abad dikembangkan Gontor, antara lain keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah Islamiyah, dan kebebasan berpikir. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya diarahkan untuk mencetak manusia berpengetahuan, tetapi juga manusia yang memiliki karakter dan tanggung jawab sosial.

Salah satu gagasan penting dalam pidato Presiden adalah bahwa Indonesia harus mampu berdiri di atas kaki sendiri. Kemandirian tidak berarti menutup diri dari dunia internasional, melainkan memastikan bahwa Indonesia memiliki kapasitas yang cukup untuk menentukan kepentingannya sendiri.

Hal tersebut terlihat dalam arah kebijakan pemerintah pada 2026. Anggaran fungsi pertahanan dialokasikan sekitar Rp337,4 triliun, antara lain untuk memenuhi kebutuhan pertahanan, pengadaan dan pemeliharaan alutsista strategis, pembangunan sarana pertahanan, serta penguatan industri pertahanan nasional. Pada saat yang sama, pemerintah mengalokasikan Rp823,7 triliun untuk fungsi ekonomi yang mencakup pengembangan teknologi, ketahanan pangan, energi, transportasi, UMKM, dan koperasi.

Artinya, gagasan mengenai bangsa yang kuat tidak hanya ditempatkan pada aspek militer. Kekuatan nasional juga dibangun melalui ekonomi, pangan, energi, teknologi, industri, dan kualitas sumber daya manusia.

Korelasi antara kekuatan ekonomi dan kedaulatan menjadi semakin penting ketika perekonomian dunia menghadapi ketidakpastian. Data BPS menunjukkan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan, sementara ekonomi semester I 2026 tumbuh 5,45 persen. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan bahkan tumbuh 12,26 persen secara kuartalan pada triwulan II.

Data tersebut memberikan konteks penting terhadap agenda pemerintah membangun ekonomi yang lebih produktif dan berdaya tahan. Pertumbuhan ekonomi memang bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan, tetapi menjadi salah satu indikator penting mengenai kapasitas ekonomi nasional.

Pernyataan Presiden bahwa tidak boleh ada rakyat Indonesia yang berangkat sekolah dalam keadaan lapar menunjukkan bahwa persoalan pangan ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan manusia.

Komitmen tersebut memiliki dukungan kebijakan yang konkret. Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan Rp335 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis, yang ditujukan antara lain kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga anak sekolah. Pemerintah juga mengalokasikan Rp28,5 triliun untuk Bulog dan cadangan pangan serta Rp22,4 triliun untuk program lumbung pangan.

Di sisi lain, pemerintah memperkuat Cadangan Beras Pemerintah. Badan Pangan Nasional mencatat stok CBP pada awal April 2026 mencapai sekitar 4,5 juta ton dan menyebut angka tersebut sebagai yang tertinggi dalam sejarah Indonesia. Pemerintah juga menetapkan target pengadaan gabah atau setara beras sebanyak 4 juta ton untuk 2026 melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2026.

Dari sisi kesejahteraan, BPS mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen, berkurang 0,40 poin persentase dibandingkan Maret 2025. Jumlah penduduk miskin juga turun menjadi 22,93 juta orang.

Angka tersebut tentu tidak berarti persoalan kemiskinan dan kelaparan telah selesai. Justru data itu menunjukkan bahwa pekerjaan pemerintah masih panjang. Namun, penurunan kemiskinan, penguatan cadangan pangan, dan perluasan program pemenuhan gizi merupakan bagian dari upaya yang dapat terus diperkuat agar target Presiden menghapus kelaparan benar-benar dirasakan sampai tingkat rumah tangga.

Pidato Presiden di Gontor juga memperlihatkan bahwa gagasan kemandirian nasional tidak hanya berorientasi ke dalam. Presiden menghubungkan kekuatan Indonesia dengan kemampuan bangsa untuk berkontribusi terhadap persoalan kemanusiaan internasional, khususnya Palestina.

Dalam sambutannya, Presiden secara terbuka menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi rakyat Palestina dan menyerukan “Free Palestine”. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum yang dihadiri keluarga besar Gontor dan sejumlah perwakilan negara sahabat.

Pesan yang dapat ditarik adalah bahwa Indonesia ingin memiliki kapasitas nasional yang memungkinkan bantuan kemanusiaan diberikan secara lebih nyata. Negara yang memiliki fondasi ekonomi kuat, ketahanan pangan, energi yang lebih mandiri, serta kemampuan diplomasi dan pertahanan yang memadai memiliki ruang yang lebih besar untuk berkontribusi dalam penyelesaian persoalan global.

Peringatan satu abad Gontor mempertemukan dua gagasan besar: pendidikan karakter dan pembangunan negara. Gontor telah menjalani perjalanan panjang dalam pendidikan pesantren, sementara pemerintah menghadapi tantangan membangun Indonesia yang berdaulat, mandiri, sejahtera, dan mampu berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain.

Karena itu, pesan Presiden Prabowo di Gontor dapat dibaca sebagai ajakan agar pembangunan nasional tidak berhenti pada pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi semata. Indonesia membutuhkan manusia yang berilmu, berintegritas, berani berpikir, mampu menganalisis persoalan, dan memiliki rasa percaya diri sebagai bangsa.

Kekuatan Indonesia pada akhirnya bukan hanya ditentukan oleh seberapa besar anggaran negara, seberapa banyak infrastruktur yang dibangun, atau seberapa kuat alat pertahanannya. Kekuatan bangsa juga ditentukan oleh kualitas manusianya, ketahanan pangannya, kemandirian energinya, produktivitas ekonominya, serta kemampuan negara menjaga kepentingan nasional sekaligus menjalankan tanggung jawab kemanusiaan.

Seratus tahun perjalanan Gontor memberikan pelajaran bahwa pendidikan yang berakar pada nilai dapat melahirkan generasi yang mampu mengabdi jauh melampaui lingkungan tempat mereka belajar. Tantangan berikutnya adalah memastikan semangat tersebut menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju negara yang semakin mandiri, kuat, adil, dan berdaulat.

Dengan demikian, sambutan Presiden Prabowo di Gontor bukan hanya berbicara mengenai masa lalu tapi juga menyampaikan visi tentang masa depan Indonesia yang tidak mudah didikte, mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya sendiri, memiliki pemimpin yang cakap dan berintegritas, serta mempunyai kapasitas untuk berbuat nyata bagi perdamaian dan kemanusiaan dunia.